Ada Nazar di Proyek E-KTP

Sementara itu, Kemendagri tidak tinggal diam dituding proyeknya bermasalah. Kuasa hukum Gamawan Fauzi, Hotma Sitompul mengatakan siap menuntut balik laporan Konsorsium Lintas Peruri Solusi (KLPS) ke polisi soal dugaan penipuan yang dilakukan panitia lelang pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

"Laporan itu tidak berdasar. Hanya ingin mengganggu program pemerintah. Kami siap tuntut balik mereka," katanya. Menurutnya, tidak mendasarnya laporan KLPS karena hingga tidak disertai bukti diluar ocehan pengacaranya. Selain itu, Handika Honggowongso yang mengaku sebagai kuasa hukum KLPS dinilai tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) jelas.

Handika sebelumnya memang melaporkan Ketua Panitia Lelang e-KTP Drajat Wisnu Setiawan dan pejabat pembuat komitmen Sugiarto ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penyalahgunaan. Namun, Hotma menilai tidak adanya bukti menunjukkan jika KPLS memang tidak layak mengikuti tender.

Rencana pelaporan balik itu dikarenakan ada unsur pencemaran nama baik Mendagri dan mencoba menggagalkan program pemerintah. "Semuanya fitnah. Kami persiapkan laporan balik kalau masih saja bicara tanpa bukti supaya dia masuk penjara," tegasnya.