Ada Peluang DPR Bentuk Pansus

"Bagi kami, apapun keputusan politik yang dibuat DPR, jangan sampai menguntungkan sekelompok orang, tapi harus menguntungkan negara dan menguntungkan BUMN," sebutnya.

Untuk mengantisipasi agar ke depan BUMN tidak jatuh ke pihak lain, Tjahjo berpendapat perlu ada revisi undang-undang sehingga jelas dan komprehensif. Selain itu, setiap proses pengambilan kebijakan yang dibuat oleh negara lewat Meneg BUMN, menurutnya, harus dikoordinasikan dengan DPR dan bersifat terbuka. "Apa yang diputuskan bersama menyangkut penjualan saham BUMN strategis itu harus dipertimbangkan dengan matang," ujarnya.

Seperti diberitakan, dugaan skandal PT KS ini terus menggelinding. Kemarin, meroketnya saham PT KS (KRAS) dari harga perdananya yang dipatok Rp 850 per lembar ke level Rp1.270, menimbulkan kecurigaan mendalam. Politisi PAN menyebut terjadi perampokan melalui pasar modal yang diduga tidak hanya melibatkan orang dalam, tapi juga parpol.

Wakil Ketua Umum PAN Drajad H. Wibowo mengaku brebesmili (menangis) melihat pergerakan saham KS Setelah penutupan pada hari Rabu (10/11/2010). Menurutnya,  negara dan KS dirampok sekitar Rp 1,2 triliun dalam sehari ini saja.