Ada Pembersihan Etnis di Myanmar

"Pemerintah Burma (Myanmar, Red) jelas terlibat upaya pembersihan etnis Rohingya yang prosesnya berlangsung hingga hari ini. Caranya, mereka menutup akses bantuan kemanusiaan dari luar (negeri) dan melarang pergerakan warga Rohingya," papar Deputi Direktur HRW Asia Phil Robertson dalam keterangan pers di Bangkok, Thailand, kemarin.

Laporan HRW tersebut dirilis pada hari yang sama saat Uni Eropa (UE) dijadwalkan mengumumkan pencabutan semua sanksi atas Myanmar, kecuali embargo senjata. Robertson  menilai langkah UE itu prematur dan tak pantas diberikan kepada Myanmar. Bahkan, HRW menganggap keputusan itu bakal memperlemah pengaruh UE di mata pemerintahan Presiden Thein Sein.

Sanksi ekonomi tersebut temasuk pembekuan aset lebih dari seribu perusahaan Myanmar, larangan bepergian bagi pejabat pemerintah, dan larangan investasi UE di beberapa wilayah tertentu.

Robertson menyeru seluruh negara donor internasional, termasuk AS, supaya meningkatkan tekanan atas Myanmar agar terus mengupayakan reformasi demokrasi. "Situasi di Rakhine, kalau dibiarkan memburuk, akan mengancam upaya reformasi itu sendiri," jelasnya.