Ada Penjarahan di Palu, Kapolri Bilang Begini
jpnn.com, SULTENG - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai aksi penjarahan yang dilakukan masyarakat Palu dan Donggala masih dalam batas kewajaran.
Sebab, masyarakat terdampak gempa dan tsunami sangat membutuhkan logistik untuk memenuhi kebutuhannya.
"Kami akan meningkatkan pengamanan, tetapi sebetulnya solusinya bukan kami melakukan kekerasan kepada masyarakat. Tetap kami imbau mereka untuk mengindahkan hukum," kata Tito di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat, Senin (1/10).
Tito berpendapat para korban terdampak bencana saat ini panik kekurangan makanan dan BBM. Meski demikian, pemerintah pusat melalui Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Menteri BUMN Rini Soemarno telah berada di lokasi untuk mencari solusi.
"Pesawat sudah dipakai untuk mengangkut minyak-minyak," kata dia.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, pihaknya sudah menyediakan dua ribu personel untuk membantu wilayah terdampak bencana. Namun, saat ini baru 400 personel yang berhasil tiba di lokasi.
Lebih lanjut kata Tito, kesulitan personel tiba di lokasi karena akses transportasi yang sulit. Pesawat jenis besar tidak bisa mendarat di bandara mengingat landasan pacu sisa dua ribu meter.
Sedangkan jalur darat, banyak jalanan yang tertutup longsor.
Polisi sudah menyediakan dua ribu personel untuk membantu wilayah terdampak bencana. Namun, saat ini baru 400 personel yang berhasil tiba di lokasi.
- Masjid Terapung Menjadi Saksi Bisu Kelamnya Bencana Gempa-Tsunami
- Bangun Kembali Sulteng PascaBencana, Kementerian PUPR Lakukan Rehabilitasi & Rekonstruksi
- Gempa Palu Hari Ini Capai Magnitudo 3 dan 2,1
- Tolong! Korban Gempa Juga Butuh Bantuan, Banyak yang Masih Tinggal di Tenda Darurat
- Jokowi Puji Kecepatan Swasta Membantu Korban Bencana
- Jokowi Akui Pembangunan Hunian Korban Gempa Palu Alami Keterlambatan