Ada Pertemuan Jokowi-Megawati soal Reshuffle? Ini Kata Sekjen PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo.
PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada pria yang akrab disapa Jokowi itu.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara 'Gowes Bareng PDIP dengan Wartawan' di Jakarta, Sabtu (10/4).
"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto.
Saat ini, isu reshuffle kabinet kembali berembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR.
Usulan Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.
Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
Presiden juga berhak mengevaluasi para menterinya apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu yang perlu diingat, menteri adalah pembantu presiden.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo.
- KPK Periksa Yasonna, Chico PDIP: Kami Lawan yang Ingin Mengawut-awut!
- NasDem Mau Ajak Jokowi Bergabung? Willy Singgung Kenyamanan Pundak Surya Paloh
- Bane Raja Manalu Sebut Kenaikan PPN 12 Persen akan Memukul Sektor Pariwisata
- Jokowi Dipecat PDIP, Golkar Siap Menampung
- Dipecat PDIP, Gibran Merespons
- Respons Gibran Seusai Dipecat PDIP: Kami Menghargai & Menghormati Keputusan Partai