Ada Pertentangan Ideologi Dalam Pembahasan RUU PKS, Begini Pendekatannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengakui ada perbedaan pendapat dan pertentangan ideologi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Untuk mengatasinya, Willy berencana menggunakan pendekatan sosiokultural.

"Saya sebagai Ketua Panitia Kerja RUU PKS akan menggunakan pendekatan yang bersifat sosiokultural dan tentu dialog menjadi 'jembatan' utama dalam proses penyelesaian RUU ini," ujar Willy di Jakarta, Kamis (12/8).

Dia menegaskan bahwa satu hal yang menjadi fakta di masyarakat harus direspons dan yang menjadi semangat kemajuan akan diadaptasi dalam RUU PKS tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural Indonesia.

Willy mengungkapkan bahwa masih ada kendala utama dalam pembahasan RUU PKS, yaitu terjadi perbenturan ideologi dan cara pandang terhadap RUU tersebut.

"Namun kendala itu bisa diselesaikan dengan dialog. Kedua belah pihak ingin memuliakan perempuan dan melindungi anak-anak dari orang-orang yang melakukan tindakan melanggar norma, adat, dan hukum," ucapnya.

Menurut dia, fakta empiris terkait kekerasan seperti fenomena gunung es yaitu angkanya besar namun proses penanganannya sangat minimalis karena belum ada payung hukum yang mengatur secara perinci.

Dia menilai, kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga akan diatur dalam RUU PKS.

Namun, Willy meyakini pertentangan ideologi dan perbedaan pendapat terkait RUU tersebut dapat diselesaikan melalui dialog yang merupakan modal utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.