Ada Politisasi Di Balik Pemangkasan Anggaran Pengawasan Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengakui, tidak tahu persis apa yang menjadi alasan sejumlah daerah melakukan pemotongan anggaran pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015. 

Padahal sebelumnya, besaran anggaran telah ditandatangani dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dengan Panwas setempat. Meski mengaku tidak tahu persis, ‎Nasrullah menduga mungkin ada alasan politisasi di balik pemotongan anggaran tersebut. 

"Bisa juga karena keinginan kuat agar pengawasan tidak dilakukan secara maksimal. Kalau maksimal akan mencederai orang-orang yang tak disenangi. Bisa jadi ada indikasi sekolompok orang atau calon tertentu dengan pemotongan ini," ujar Nasrullah, Kamis (2‎9/10).

Menurut Nasrullah, tugas pengawasan sangat penting. Namun karena masalah anggaran dan yang melakukan pemotongan adalah Pemda, maka lebih tepat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang bertindak. 

"Paling tidak untuk menegur kepala daerah yang membangkang dan pemda yang tak serius menjalankan kewajiban dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Toh yang digunakan itu uang rakyat, janganlah dipolitisasi," kata Nasrullah.

Selain pemotongan anggaran, ada oknum pejabat daerah kata Nasrullah, ‎yang meminta panwas menghadap dirinya. Kalau tidak datang, maka anggaran pengawasan tidak akan dicairkan.

"Itu kan cara-cara halus mengintimidasi netralitas pengawas," ujarnya.

Saat ditanya mana saja daerah yang anggaran pengawasan pilkadanya dipangkas, Nasrullah mencontohkan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Anggaran yang sebelumnya disepakati Rp 13,5 miliar, hanya Rp 9,5 miliar yang direalisasikan.