Ada Provinsi Anggaran Pilkadanya Membengkak Hingga 3 Kali Lipat
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap adanya provinsi yang ikut menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, anggarannya membengkak hingga tiga kali lipat dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya.
Meski tidak menyebut provinsi mana yang dimaksud, Tjahjo berharap daerah benar-benar menyiapkan anggaran yang proporsional sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Ada provinsi yang membengkak tiga kali lipat anggaran pilkadanya dari pilkada sebelumnya. Jadi bagi kepala daerah yang tidak maju lagi, jangan masa bodoh, mau (menganggarkan) berapapun,” ujarnya di hadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015, Rabu (29/4).
Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak 9 Desember mendatang akan diikuti 269 daerah. Terdiri dari 260 kabupaten/kota dan 9 provinsi.
Menurut Tjahjo, secara umum seluruh daerah telah menyatakan kesiapannya menyukseskan pilkada, termasuk anggaran yang dibutuhkan dinyatakan cukup. Meski begitu Kemendagri akan terus memantau kesiapan daerah, sehingga pada saat pelaksanaan nantinya, tidak ada daerah yang kekurangan anggaran.
“Tanggal 4 Mei (Senin pekan depan,red) sudah pasti kami kumpulkan 269 daerah yang gelar pilkada serentak. Nanti dibuka Menko Polhukam. Kita juga undang Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi serta kepolisian, seandainya ada sengketa pilkada. Dari Kemdagri juga akan berikan beberapa penjelasan,” ujarnya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap adanya provinsi yang ikut menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PDIP Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu, Kriminalisasi Hasto Bakal Dibahas?
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi