Ada Proyek Fiktif di DPR

Sayangnya Refrizal tidak mampu mengatakan dengan pasti kemana anggaran sebesar Rp 2 miliar yang gagal digunakan itu. Sebab, lanjutnya, hingga saat ini tidak ada laporan sama sekali terkait hal tersebut.  ”Saya tidak tahu apakah dana tersebut dikembalikan ke Kementerian Keuangan atau tidak.  Karena tidak ada laporan sama sekali kepada BURT terkait tidak dibangunnya lapangan futsal tersebut. Anggaran Rp 2 miliar tidak dipakai sama sekali,” terang Refrizal.

Dari dokumen hasil rapat peno yang diterima wartawan, selain proyek pembangunan lapangan futsal beranggaran Rp 2 miliar,  ada pula rasionalisasi kegiatan pemberitaan sebesar Rp 5,87 miliar, pengadaan satu unit mobil Toyota Camry yang entah untuk siapa senilai Rp 470,5 juta, dan pengadaan mesin fotocopy senilai Rp 4 miliar.

Selain itu, diputuskan pula dana 7 kali kunjungan kerja (kunker) di masa reses untuk 560 anggota DPR masing-masing mendapat Rp 15 juta per 1 kali kunker

dengan anggaran total Rp 282,2 miliar. Atau rata-rata per anggota dewan mendapat jatah Rp 15 juta x 4 masa reses x 7 kunker = Rp 420 juta. 

”Menyutujui kegiatan penyerapan aspirasi pada kunjungan kerja perorangan sebanyak tujuh kali kegiatan yang dilakukan di setiap masa reses