Ada Proyek Fiktif di DPR

dengan besaran Rp 15.000.000 per kegiatan untuk dilaksanakan mulai pada tahun sidang 2011-2012,” tulis dokumen putusan itu.

Selain biaya kunker, ada pula anggaran pelaksanaan fungsi legislasi sebesar Rp 23,566 miliar.  Dan realisasi anggaran untuk berbagai proyek seperti kalender, pengharum ruangan, renovasi toilet, renovasi ruang banggar, makanan makan rusa, pemeliharaan gedung sebesar total Rp 193,908 miliar.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi  mengatakan dari dokumen tersebut terungkap kalau BURT dan Setjen DPR memutuskan penggunaan anggaran sebesar Rp 512 miliar dimana uangnya diambil dari batalnya pembangunan gedung baru DPR yang sebesar Rp 800 miliar.

FITRA mempertanyakan sisa anggaran dari yang Rp 800 miliar itu siapa yang menyimpan dan dimana sekarang disimpan.

”Tapi bagaimana pun, mestinya anggaran pembatalan gedung yang sebesar Rp 800 miliar itu  dipulangkan ke nagara yang dalam hal ini kementerian keuangan. Ini kenapa justru uang itu diputar-putar untuk ngongkosi berbagai proyek di lingkungan DPR. Sekali lagi rakyat ditipu,” katanya.