Ada Satu Pelabuhan yang Nasibnya Terkatung-katung dan Luput dari Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Studi Pertahanan Kemaritiman, Universitas Padjajaran Rizki Ananda Ramadhan menilai, visi Presiden Joko Widodo terkait poros maritim adalah melanjutkan visi kemaritiman Djuanda Kartawidjaja dan Mochtar Kusumaatmadja ke tingkat global.

“Visi yang dahulu telah lama dilupakan oleh generasi ke generasi ini, bak hilang di tingkat pemangku kepentingan," kata Rizki, Senin (11/3).

Menurur dia, dari perspektif nubungan internasional, poros maritim jelas mendukung pembentukan konektivitas regional yang terkandung dalam komunitas ASEAN. Ini bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara.

“Visi tersebut juga mencakup penegasan batas kedaulatan bangsa. Sebagai bangsa kepulauan, poros maritim sangat penting untuk diimplementasikan,” ujar dia.

Visi tersebut berhasil memetakan lemahnya infrastruktur maritim Indonesia yang belum memadai untuk mengikuti kebutuhan maritim global yang masif secara kapasitas, juga cepat secara durasi pelayanan.

Untuk mengejar ketertinggalan, Presiden kata dia, telah melakukan pengembangan pelabuhan non-komersial di 104 lokasi, 11 di antaranya dalam tahap penyelesaian pada 2018.

Selain itu, terdapat, 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang kepelabuhan, termasuk Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Patimban, Sorong, Kupang hingga Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut Jawa.

Sayangnya, ada satu pelabuhan yang nasibnya terkatung-katung dan luput dari sorotan, yaitu dermaga Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, yang kini terhenti lantaran kisruh internal pengelola, antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN), yang merupakan usaha bersama dengan pemilik modal, yaitu PT Karya Teknik Utama (KTU).