Ada Surat Edaran terkait Tarif Rapid Test, Ditjen di Kemenkes Langsung Dikritik

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra  mengaku heran dengan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) yang menerbitkan surat edaran tentang penentuan tarif tertinggi tes cepat atau rapid test sebesar Rp 150 ribu.

"Tidak ada sangkut pautnya Ditjen Yankes mengeluarkan surat edaran terkait tarif. Itu kesesatan yang nyata menurut kami," kata Hermawan saat menjadi pembicara di dalam diskusi virtual dengan tema COVID-19 dan Ketidaknormalan Baru, Sabtu (11/7).

Menurut dia, seharusnya Ditjen Yankes lebih menekankan kepada standarisasi rapid test ketimbang menentukan tarif.

Paling tidak, kata dia, Ditjen Yankes menentukan merk rapid test yang bisa dipakai oleh tenaga kesehatan.

"Penggunaan standarnya apa, karena rapid test ini banyak merek-nya," ucap dia.

Soal tarif rapid test, kata dia, pemerintah bisa menyerahan kepada Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Organsiasi inilah yang melakukan penelitian soal tarif, karena BPJS dan JKN tidak menjamin rapid test.

"Kalau pun terkait tarif, serahkan ke rumah sakit. PERSI bisa diundang. PERSI yang melakukan orientasi, karena hal itu tidak di-cover BPJS, JKN tidak menjamin rapid," ucap dia.