Ada Tarian Erotis Dekat Kantor Walikota, MUI Angkat Bicara

Dia juga menegaskan, organisasi PMR adalah organisasi murni yang di dalam akta pendiriannya tidak ada namanya. Hanya saja kelompok tersebut menggunakan nama dirinya. Dia menambahkan, telah mempersiapkan surat agar namanya dikeluarkan atau tidak dipakai dalam nama organisasi tersebut.

"Nama lain silakan, kalau nama saya Muhammad Rudi tidak bisa," tegasnya.

Terkait proses hukum kasus ini, Rudi menyerahkan sepenuhnya pada polisi. "Silakan ditindak. Sudah dilaporkan resmi oleh Forum Pembauran Kebangsaan," tambahnya.

Dia mengaku tak perlu turun tangan untuk melaporkan kejadian tersebut, karena unsur pidananya berkaitan dengan tarian, bukan soal namanya yang dirugikan. Ia juga tidak merasa namanya dirugikan walau isu yang berkembang saat ini cenderung mengarah ke pribadinya maupun sebagai pemimpin Batam.

"Yang dilaporkan saat ini tindak pidana tari itu, kan yang nari bukan saya, Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda. Kebetulan PMR ada nama saya, mungkin dikait-kaitkan. 100 persen tak ada hubungannya dengan saya," terangnya.

Ketua MUI Batam KH Usman Ahmad meminta semua pihak menyadari Batam perlu kondusivitas. Hal ini dapat dicapai jika masyarakat menghindari acara-acara yang melanggar norma. "Kita perlu sadari Batam perlu suasana aman dan damai," katanya.

Menurutnya, kini proses hukum sudah berjalan dan biarkan polisi menjalankan tugasnya. Dia memahami jika ada kelompok yang protes, namun dia meminta dalam batas wajar dan tidak mencederai hukum.

"Jangan ada lagi gerakan yang melanggar hukum. Harap tenang kalau masalah tuntutan hukum biar penegak hukum yang proses. Kalau ada acara di ruang publik harus lebih diperhatikan marwah negeri ini," harapnya.