Ada Usul P1 Tanpa Formasi Diangkat Jadi PPPK Lewat SK Menteri, Guru Honorer Setuju?
jpnn.com, JAKARTA - Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih punya usulan menarik untuk menuntaskan prioritas satu (P1).
Menurut dia sisa P1 tanpa formasi sebaiknya tetap diangkat PPPK tahun ini.
Jika pemda enggan mengusulkan formasinya, maka kewenangannya diambil alih Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Dana alokasi umum (DAU) 2023 sudah ada gaji dan tunjangan PPPK 2021, 2022, 2023. Kuotanya pun sudah ditetapkan sesuai PMK 212," kata Heti kepada JPNN.com, Selasa (17/7).
Diketahui, Menkeu Sri Mulyani pada 27 Desember 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 /PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
Nah, dalam PMK 212, masing-masing pemda sudah diplotkan kuota PPPK guru, tenaga kesehatan, dan teknis.
Sayangnya, usulan formasi PPPK guru tidak maksimal, padahal Kemenkeu sudah mengunci anggaran gaji dan tunjangannya.
Artinya, Pemda tidak bisa menggunakan anggaran tersebut kalau tidak mengangkat guru honorer menjadi PPPK.
Angkat sisa P1 tanpa formasi menjadi PPPK dengan SK Mendikbudristek, guru honorer setuju?
- Honorer Calon PPPK 2024 Dinyatakan MS Disanggah OPD, Ada yang TMS karena Hal Sepele, duh!
- Beragam Penyebab Honorer Gagal Administrasi PPPK 2024, Niko: Sepele
- 5 Berita Terpopuler: Ada Syarat Penting di Seleksi PPPK 2024, Banyak Honorer TMS, Unik
- Info BKN soal Masa Sanggah PPPK 2024, Honorer Database BKN Simak ya
- Seleksi PPPK 2024 Tahap II Khusus Honorer Non-Database, Ada Syarat Minimal Lama Bekerja
- 5 Berita Terpopuler: Kekhawatiran Honorer K2 Terbukti, Data Seleksi Administrasi PPPK Sudah Keluar, Sikapi dengan Bijak