Ada Usul Pemungutan Suara Lewat Pos, Partai Garuda: Sulit
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai usulan pemungutan suara di Pemilu 2024 di seluruh Indonesia dilakukan via pos rawan disalahgunakan.
Adapun usulan itu menyeruak lewat Komas HAM.
"Sepertinya sulit dilaksanakan, karena surat suara berpindah tangan tanpa pengawalan, sehingga akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan," ungkap Teddy, di Jakarta, Jumat (11/11).
Menurutnya, saat ini sistem pengiriman surat suara masih banyak disalahgunakan. Padahal, surat suara dari setiap TPS yang masuk dan disegel dalam kotak, yang dijaga 24 jam, yang dicek secara berjenjang hingga sampai ke provinsi.
"Masih saja kecolongan, terjadi penyalahgunaan, bagaimana jika yang tidak terjaga 24 jam? Tentu sangat terbuka potensi penyalahgunaan," beber Teddy.
Selain itu, semua sudah terbiasa mengirimkan sesuatu secara digital, lalu harus mengirimkan surat suara secara fisik melalui pos.
"Tentu akan menurunkan tingkat pemilih, karena malas untuk proses memilih dan harus mengirimkan sendiri ke tempat pengiriman. Ini membutuhkan effort lebih," ujar Teddy.
Jubir Partai Garuda itu mengatakan yang paling mudah adalah pemilihan menggunakan teknologi, yang tidak membutuhkan banyak tindakan, yang bisa dilakukan masyarakat.
Waketum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menilai usulan pemungutan suara melalui pos rawan disalahgunakan
- 3.864 KPPS Akan Bertugas di 552 TPS Kota Kupang Pada Pilkada 2024
- Penyelenggara Pilkada Perlu Antisipasi Banjir Saat Pemungutan Suara
- Ingat, Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS Harus Netral
- 4.418 Pengawas TPS Siap Amankan Pemilihan Bupati Garut
- Bawaslu Siapkan 7.382 Pengawas TPS Untuk Pencoblosan di Kalsel
- KPU Batam Antisipasi Susah Sinyal Saat Pemungutan Suara di 15 Wilayah