Ada UU Baru, Intel Polri dan BIN Harus Mesra

Sayangnya, perubahan pola koordinasi yang diatur UU Intelijen yang baru juga belum sempurna. "Misalnya rantai komando pelaporan, apa terpusat atau bagaimana ? Ini harus dijelaskan dengan peraturan pendukung yang lebih detail," kata Andi.

     

Di bagian lain, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) memastikan akan mengajukan gugatan uji materi terhadap UU Intelijen. Gugatan itu akan didaftarkan ke MK pekan depan. "Sesegera mungkin akan kita ajukan," kata Koordinator Kontras Haris Azhar pada Jawa Pos kemarin.

     

Haris Azhar mengatakan salah satu yang masih mengganjal pada undang-undang tersebut adalah pasal pemidanaan setiap orang yang membocorkan rahasia negara.

"Prinsipnya undang-undang ini kan untuk intelejen, supaya kerja dengan baik. Kenapa pas rahasia negara bocor, kena juga setiap orang. Saya sepakat kalau setiap orang bisa dipidana karena membocorkan rahasia negara, tapi itu harus diatur dengan undang-undang lain. Nanti kalau kasusnya seperti di Papua, dokumen kopasus itu bocor, naik di media. Medianya bakal dikriminalkan," katanya.