Ada Waketum Golkar yang Fokus Urus KMP
jpnn.com - NUSA DUA - Musyawarah Nasional IX Golkar di Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12), akan melahirkan banyak kebijakan. Setelah adanya jabatan ketua harian, struktur pengurus DPP Golkar ke depan juga bakal menempatkan seorang wakil ketua umum yang fokus mengurus Koalisi Merah Putih (KMP).
"Pembagian wakil ketua umum akan diberi tugas masing-masing. Ada yang konsentrasi untuk KMP, dan sebagainya. Juga akan ada wakil ketua umum dari perempuan," kata Tantowi di lokasi Munas.
Menurut Kader Golkar yang menjadi pimpinan Komisi I DPR itu, dalam Munas kali ini sturktur tersebut akan dirumuskan dan diputuskan sebagai hasil Munas. Setelah ketua umu, posisi wakil juga akan digodok jumlajnya antara 3-5 orang.
Sementara terkait ketua harian, Tantowi menjelaskan alasannya tidak lain karena adanya tokoh-tokoh Golkar yang menjadi pejabat, sebagai gubernur, bupati maupun walikota. Sehingga tidak bisa setiap waktu mengurus partai.
"Pembentukan ketua harian itu demi efektifitas dan kontinyuitas yang diamanatkan, maka adanya baiknya kepengurusan tidak terputus. Dan ketua harian jadi jawabannya," tandas mantan presenter kondang itu.
Munas Golkar sampai sore ini masih terus menyempurnakan redaksional hasil pembahasan komisi-komisi. Sore nanti sekitar pukul 17.00 Wit akan dilakukan pemilihan ketua umum yang hampir dipastikan bakal aklamasi karena hanya satu calon. (fat/jpnn)
NUSA DUA - Musyawarah Nasional IX Golkar di Nusa Dua, Bali, Rabu (3/12), akan melahirkan banyak kebijakan. Setelah adanya jabatan ketua harian, struktur
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Konon, Hasto Jadi Tersangka Akibat Kritis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan era Jokowi
- Pengamat Nilai Vonis Pengadilan Bikin Pengusaha Takut Jalani Bisnis Tambang
- Ketua Gempar Kalbar Diharapkan Bantu Selesaikan Masalah Masyarakat
- Ribuan Kader Ansor-Banser Jaga Ratusan Gereja Saat Natal, Addin: Wujud Toleransi Beragama
- KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik