Ada yang Kampanyekan Pilpres Satu Putaran, Sekum Muhammadiyah: Memangnya Judi Rolet?

“Tiga proses ini sangat menentukan kualitas demokrasi. Harus diupayakan oleh KPU agar tidak ada warga yang punya hak politik kehilangan haknya,” imbau Mu’ti

Hendardi, pendiri Setara Institute mengatakan, di akhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi memunggungi demokrasi dengan berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Kecenderungan otoritarianisme yang melekat pada Jokowi dan praktik penyalahgunaan kekuasaan, dikatakannya, tentu bisa dibantah.

Sebab ia melihat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan Jokowi bekerja melalui kanal-kanal dan instrumen demokrasi.

“Situasi ini yang sangat dikhawatirkan,” imbuhnya.

Hendardi melihat tanda-tanda kematian demokrasi semakin terang di era Jokowi. Bukan hanya pada sisi agenda politik dan tata kelola, tetapi juga terjadi pengabaian nilai dan etika demokrasi.

“Juga indikasi penyikapan yang represif pada aspirasi kebebasan sipil,” tambahnya.

Pemerhati isu-isu strategis dan global, Prof Dubes Imron Cotan sepakat dengan Mu'ti bahwa pelaksanaan pilpres dan pileg harus dikawal oleh masyarakat sipil agar tuduhan bahwa dukungan Presiden Jokowi kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, serta narasi penggunaan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan politik pemenangan kontestasi politik 2024 dapat terbantahkan.