Ada yang Tidak Beres di Kemenhan, Prabowo Disarankan Rombak Jajaran

Hari yang mengklaim memiliki data lain yang terkait, menyebutkan kalau sejumlah pengadaan tersebut menggunakan skema pinjaman dengan nilai pinjaman yang bervariasi dengan total nilai triliunan rupiah.

Misalnya untuk pengadaan Alat Peralatan Perang Elektronika (Alpernika) USD 60 juta.

Dalam pengadaan ini, Kabaranahan Kemenhan kabarnya atas perintah Menteri pertahanan memecah proyek ini menjadi 2.

“Informasi yang kami terima, proyek ini dibagi dua untuk mengakomodasi mitra usaha bukan karena analisa atau rekomendasi yang sesuai dengan aturan,” kata hari.

Melihat masifnya penyimpangan yang terstruktur ini, Hari meminta Prabowo bersikap tegas, apakah benar ada perintah dia atau namanya dicatut dalam intervensi pengadaan alutsista yang bertentangan dengan aturan perundangan.

“Prabowo harus menyadari kalau kejadian ini merupakan bom waktu, bukan saja buat dirinya tetapi juga buat Presiden Joko Widodo. Anggaran pertahanan dinaikkan tujuannya adalah untuk memberikan peralatan yang mumpuni dan memadai bagi prajurit yang berjaga digaris depan. Jangan sampai anggaran naik, malah jadi bancakan cukong dan jenderal buntutnya bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi pertahanan negara jadi kedodoran,” tandas aktifis 98 dari Kampus Univ. Moestopo.

Dia menegaskan, Prabowo harus berani mencopot bawahannya yang melakukan bancakan anggaran. (dil/jpnn)