Adhy Karyono Tetapkan Status Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Jatim, Sampai Kapan?
"Secara epidemiologi peningkatan kasus telah mencapai dua kali standar deviasi rataan kasus selama satu tahun terakhir," ungkapnya.
Adhy pun mengimbau kepada bupati/wali kota untuk segera melakukan tindakan pengendalian PMK secara holistik dan berkesinambungan.
Dia juga mengimbau kepada bupati/wali kota untuk segera menyediakan sharing anggaran guna mempercepat proses pengendalian PMK.
Mulai dari penyediaan operasional petugas vaksinasi dan pengobatan, pembelian peralatan medis pendukung vaksinasi dan pengobatan, serta pembelian obat dan vaksin.
"Secara operasional akan kami terbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Pengendalian PMK di Jawa Timur yang di tujukan kepada Bupati/Wali Kota," ujarnya.
Adapun pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK pada ternak diantaranya dengan isolasi hewan sakit berbasis kandang/desa dengan memperhatikan luas penyebaran penyakit, dan mengobati ternak sakit dan vaksinasi pada ternak sehat.
Mendata profil peternakan di tiap wilayah termasuk populasi ternak yang berisiko serta lokasinya (by name by address), dan menutup sementara pasar hewan jika diperlukan atau sesuai rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner setempat.
Selanjutnya, menugaskan dokter hewan untuk melakukan pengawasan terhadap ternak yang diperjualbelikan di pasar hewan, serta meningkatkan monitoring kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas hewan dan produknya.
Kasus penyakit mulut dan kuku terus meningkat di Jatim. Pj Gubernur Adhy Karyono menetapkan status darurat hingga tidak ditemukan lagi PMK
- Guru Besar IPB: Jangan Impor Daging dari Negara yang Belum Bebas PMK
- 60 Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Ditemukan di Riau
- Antisipasi Penyebaran PMK, Balai Karantina Sumsel Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan
- Pemkab Sleman Kendalikan Laju Penularan Virus PMK
- Bea Cukai dan TNI Terus Bersinergi Memperkuat Pengawasan di Jatim dan Kalbar
- DKPP Bantul: PMK pada Hewan Ternak Tak Menular ke Manusia