Adi Setuju KAMI Menuntut Pertanggungjawaban Presiden Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno sependapat dengan tuntutan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), terkait meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo.
Adi sependapat, karena sebagai sebagai presiden, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap nasib rakyat Indonesia.
Demikian juga lembaga-lembaga negara lain baik itu MPR, DPR, DPD dan Mahkamah Konstitusi, juga dinilai memiliki tanggung jawab yang sama.
"Tentu saja presiden, MPR, DPR, DPD dan MK harus bertanggung jawab terhadap nasib rakyat," ujar Adi kepada jpnn.com, Rabu (18/8).
Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah itu kemudian memaparkan alasan utama mengapa setuju dengan tuntutan KAMI.
Tanggung jawab presiden terhadap nasib rakyat merupakan amanah yang konstitusional sebagai pejabat publik, yang dipilih secara langsung oleh rakyat lewat mekanisme pemilihan umum (pemilu).
"Mereka adalah pejabat publik yang dipilih rakyat. Tujuannya untuk menciptakan keadilan dan kesejehtaraan yang merata. Mereka layak dimintai bukti janji politiknya," ucap direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.
KAMI sebelumnya membacakan delapan tuntutan saat menggelar deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (17/8) kemarin.
Adi Prayitno setuju KAMI menuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab sesuai sumpah janji dan jabatan, ini alasannya.
- Temui Jokowi di Solo, KKPG Dorong Gibran Jadi Kader Golkar
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup, Inas: Tuduhan OCCRP Tanpa Bukti
- Penggeledahan KPK di Rumah Hasto Pengalihan Isu OCCRP soal Jokowi?
- Aktivis Geruduk KPK, Minta Kasus Korupsi Jokowi dan Keluarganya Diusut
- Kehilangan Bulan
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?