Adian Kritik Menteri BUMN, Adib: Ada Kepentingan Politik yang Belum Diakomodir
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul menilai kritikan Adian Napitupulu kepada Kementerian BUMN tidak beretika.
Sebab, selama ini Adian Napitupulu berada di lingkaran koalisi. Sehingga orang akan membaca bahwa ini ada maksud lain.
“Mungkin nama-nama yang diuusulkan untuk duduk di kursi komisaris belum juga didapat,” kata Adib, saat dihubungi awak media, Minggu (14/6).
Adib juga menilai bahwa kritikan Adian sebagai salah satu strategi politik karena belum terakomodirnya beberapa calon komisaris yang diusulkan.
“Saya mencurigai apa yang disampaikan oleh Adian karena memang kepentingan politik yang belum diakomodir,” ujarnya.
Adian melontarkan isu soal kenaikan utang BUMN. Ia membandingkan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri perintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 triliun. Padahal, perbandingan itu tidak apple to apple.
“Utang Luar negeri sebuah negara lazimnya diperbandingkan dengan PDB negara tersebut,” tegasnya.
Kemudian, Adib meluruskan bahwa dana talangan yang diberikan pemerintah terhadap BUMN sebesar Rp 152 triliun bukanlah penyertaan modal negara.
Kritikan Adian Napitupulu diniali sebagai salah satu strategi politik karrena ada kepentingan yang belum diakomodir.
- Lewat Berkriyasi 2024, BKI Berkomitmen Selalu Hadir Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
- Direksi dan Komisaris Pertamina Dirombak, Simon Gantikan Nicke Widyawati jadi Dirut
- Jalankan Perintah Prabowo, Erick Thohir Bakal Kumpulkan Para Dirut BUMN
- Prabowo Ingin Para Menteri Pakai Mobil Maung, Erick Thohir: Harus Ada Tahapan
- Belanja BUMN untuk Produk UMKM Mencapai Rp 47 Triliun
- Siap Dukung Visi Prabowo, Erick Thohir: BUMN Harus Bekerja Lebih Keras Lagi