Adian: Nama yang Kami Sampaikan ke Presiden Bisa Diandalkan

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta daftar nama-nama kepadanya untuk dijadikan komisaris atau direksi BUMN. Dia menepis pernah menyetor nama ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Adian mengatakan bahwa nama yang diusulkan kepada presiden dan mensesneg tentu sudah memenuhi kapasitas. "Kalau kapasitas pendidikan ya standar, (seperti) menyelesaikan sarjana dan sebagainya. Kalau kemampuan lain, yang kami sampaikan nama ke presiden bisa diandalkan," kata dia dalam Bincang Santai dengan Adian Napitupulu yang disiarkan secara virtual, Kamis (23/7).

Adian mengatakan dulu dia dan Presiden Joko Widodo pernah membicarakan soal syarat khusus. Sebab, kata dia, BUMN tersebar di seluruh Indonesia. "Pernah presiden bicara, pertama, bisa tidak Mas Adian yang duduk di komisaris ini putra daerah tempat di mana BUMN itu berada," ungkap Adian menirukan Jokowi.

Menurut Adian, hal ini pernah diminta Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu dan sudah diberikan. "Itu kami lakukan, 2014 itu ada 12-13 provinsi tersebar. Itu juga menjadi dasar kami menyusun nama untuk mewakili sekian banyak provinsi seperti disampaikan presiden," jelasnya.

Menurut Adian, BUMN tersebar di Indonesia sehingga diperlukan komisaris yang tidak semua berada di Jakarta. Karena itu, dibutuhkan putra daerah yang tinggal di wilayah di mana BUMN itu berada.

Dia mengatakan presiden memandang hal ini sangat penting diperhatikan. Sebab, dicontohkan bila ada 2000 komisaris BUMN yang tersebar di perusahaan pelat merah yang ada di Indonesia, tetapi mereka berdomisili di Jakarta akan menelan biaya besar.

Kalau dalam sebulan diasumsikan empat kali rapat, dan biaya untuk pergi ke daerah tersebut seperti tiket dan sebagainya Rp 20 juta saja, maka bisa menelan total anggaran Rp 40 miliar sebulan. "Yang saya tangkap dari presiden sangat masuk akal," tegasnya.

Adian menegaskan ini bukan hanya persoalan pengawasan melekat, tetapi juga bagaimana untuk bisa menghemat anggaran. Kemudian, bagaimana menghargai BUMN di sana, putra daerah, dan lainnya. "Itu menjadi dasar kami atur komposisi," ujarnya.