ADKASI: Politik Uang Marak di Pilkada Serentak 2018
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengapresiasI pilkada serentak di 171 kabupaten/kota dan provinsi.
Meski mengapresiasi, menurut Ketua Umum ADKASI Lukman Said, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius mereka.
Pertama, masih terjadinya pelanggaran terutama politik uang. Kedua, pilkada langsung menjadi ajang klaim bagi parpol tentang kandidat pemenang sehingga seakan-akan parpol yang menang bukan rakyat dan demokrasi.
Ketiga, pilkada ini ada rasa pilpres. Keempat, perhatian khusus bagi kandidat yang tidak ada lawan.
"Ini masalah serius jika ada kandidat kalah dengan kotak kosong. Ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan," ujar Lukman kepada JPNN.
Secara keseluruhan, lanjutnya, pilkada langsung masih banyak kelemahan. Terutama biaya yang cukup mahal dan tidak melahirkan para tokoh kenegarawan.
"Sama sekali tidak melahirkan tokoh kenegarawan. Hanya kelihatan bagi-bagi kekuasaan, mengklaim milik parpol," pungkasnya. (esy/jpnn)
Pilkada serentak langsung yang diselenggarakan di 171 kabupaten dan kota serta provinsi dinilai masih ada kelemahan.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- APMP Minta Bawaslu RI Tegas soal Dugaan Kecurangan di Pilkada Mimika
- Bawaslu Tegaskan Tak Ada Pelanggaran yang Dilakukan Aparat Kepolisian di Pilkada 2024
- Ketua KPPS Coblos Surat Suara Pram-Rano, Bivitri: Pasti Ada Instruksi
- Bawaslu Sampaikan Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024
- Bawaslu Lakukan Kajian Awal Terhadap 130 Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang
- Ridwan Kamil Kalah di Quick Count, Tim Pemenangan Klaim Ada Kecurangan