ADKASI: Politik Uang Marak di Pilkada Serentak 2018
jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengapresiasI pilkada serentak di 171 kabupaten/kota dan provinsi.
Meski mengapresiasi, menurut Ketua Umum ADKASI Lukman Said, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius mereka.
Pertama, masih terjadinya pelanggaran terutama politik uang. Kedua, pilkada langsung menjadi ajang klaim bagi parpol tentang kandidat pemenang sehingga seakan-akan parpol yang menang bukan rakyat dan demokrasi.
Ketiga, pilkada ini ada rasa pilpres. Keempat, perhatian khusus bagi kandidat yang tidak ada lawan.
"Ini masalah serius jika ada kandidat kalah dengan kotak kosong. Ini bisa mengganggu jalannya pemerintahan," ujar Lukman kepada JPNN.
Secara keseluruhan, lanjutnya, pilkada langsung masih banyak kelemahan. Terutama biaya yang cukup mahal dan tidak melahirkan para tokoh kenegarawan.
"Sama sekali tidak melahirkan tokoh kenegarawan. Hanya kelihatan bagi-bagi kekuasaan, mengklaim milik parpol," pungkasnya. (esy/jpnn)
Pilkada serentak langsung yang diselenggarakan di 171 kabupaten dan kota serta provinsi dinilai masih ada kelemahan.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024
- Bawaslu Bogor Segera Tindaklanjuti Dugaan Pembagian Amplop oleh Tim Rudy-Jaro
- Istri Calon Wakil Bupati Serang Dilaporkan ke Bawaslu Gegara Bagi-bagikan Kalender & Uang
- Politik Uang Masuk Kategori Kejahatan Pilkada & Harus Diberantas
- Politik Uang Hanya Bisa Ditangani dengan Cara ini
- LPI Ingatkan Isu SARA dan Politik Uang Bisa Mengganggu Kondusivitas Pilkada 2024