Adu Mulut Gubernur Viktor Laiskodat dan Tokoh Masyarakat Sumba Viral, Advokat Serfasius Merespons
jpnn.com, JAKARTA - Advokat Serfasius Serbaya Manek turut menanggapi kasus perdebatan antara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan tokoh masyarakat warga Sumba yang viral di media sosial.
Perdebatan tersebut terkait pembebasan lahan di Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, NTT.
Menurut Serfasius, publik NTT memberikan pengecaman yang tidak adil terhadap Gubernur Viktor Laiskodat. Dia menilai publik tidak melihat keutuhan informasi dalam perdebatan tersebut.
"Publik tidak melihat keutuhan informasi. Pertanyaannya, apakah benar informasi yang tersebar itu adalah utuh? Kalau utuh, apa faktor penyebabnya. Ini penting agar ada keadilan untuk semua pihak,” ujar Serfasius di Jakarta, Sabtu (4/12/2021).
Serfasius mengatakan Gubernur Viktor dalam pertemuan tersebut sebagai pelayan publik. Dalam hal ini melakukan kunjungan kerja.
"Tentu dia datang bukan untuk memarahi rakyatnya tetapi dia datang untuk melayani masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak adil kalau publik mengatakan gubernur buruk di dalam komunikasi publik. Itu tidak adil," ujar Serfasius.
Dia menambahkan karakteristik orang NTT sebenarnya ekstrover. Artinya selalu mengatakan sesuatu secara terbuka sehingga perdebatan dengan Gubernur Viktor tersebut hanya insiden kecil dalam berkomunikasi.
"Itu sifatnya situasional dan kondisional, bukan sesuatu yang didesain. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh terkotak-kotak atas peristiwa itu. Harus melihat seutuhnya," katanya.
Advokat Serfasius Serbaya Manek turut menanggapi kasus perdebatan antara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan tokoh masyarakat warga Sumba yang viral di media sosial.
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi
- Menteri ATR & Menhan Kolaborasi Perkuat Pengamanan Tanah Aset Negara
- Dukung Kegiatan Keagamaan, KKP Hibahkan Tanah 2,5 Hektare ke Pemkab Jembrana
- Rieke Desak Pemerintah Segera Bayar Ganti Rugi Tanah Mat Solar
- Eks Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Diduga Jadi Korban Mafia Tanah, Kuasa Hukum Merespons
- Terima Ketua Presidium PACS, Agung Pambudi: KLHK Tidak Merekomendasikan Tanah Adat di Simalungun