Adu Mulut Gubernur Viktor Laiskodat dan Tokoh Masyarakat Sumba Viral, Advokat Serfasius Merespons
Kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini meminta para politikus tidak membuat pernyataan yang berlebihan atas kasus tersebut yang berpotensi mengganggu hubungan masyarakat dan Pemerintah NTT.
“Publik, termasuk para politikus jangan seenaknya membuat pernyataan karena akan berpotensi menggangu hubungan masyarakat dan pemerintah daerah NTT dalam membangun,” ujar putra asal Belu, NTT ini.
Diketahui, perdebatan Gubernur Viktor dengan masyarakat adat Sumba Timur tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur menggelar demonstrasi di Depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (3/12/2021).
Para mahasiswa tersebut mengecam keras tindakan rasisme yang dilontarkan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat terhadap masyarakat adat Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur.
Koordinator Aksi Jimi Anus Tamo Ama meminta supaya menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan lain terhadap masyarakat adat Sumba khususnya dan masyarakat adat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
Jimi juga mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memerintahkan Kapolri mengusut tuntas dugaan tindak pidana rasisme dan penghinaan yang dilakukan Gubernur Viktor.
"Kami mendesak Viktor Bungtilu Laskodat untuk turun dari jabatannya sebagai Gubernur di Nusa Tenggara Timur," tegasnya.
"Kami mendesak Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segara membuat PERDA pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur," kata Jimi.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Advokat Serfasius Serbaya Manek turut menanggapi kasus perdebatan antara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan tokoh masyarakat warga Sumba yang viral di media sosial.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi
- Menteri ATR & Menhan Kolaborasi Perkuat Pengamanan Tanah Aset Negara
- Dukung Kegiatan Keagamaan, KKP Hibahkan Tanah 2,5 Hektare ke Pemkab Jembrana
- Rieke Desak Pemerintah Segera Bayar Ganti Rugi Tanah Mat Solar
- Eks Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Diduga Jadi Korban Mafia Tanah, Kuasa Hukum Merespons
- Terima Ketua Presidium PACS, Agung Pambudi: KLHK Tidak Merekomendasikan Tanah Adat di Simalungun