Aduh! Aset Kripto Lesu, Semoga Tidak Ada Kejadian seperti Amerika

"Targetnya bisa di atas 2022," lanjutnya.
Bappebti telah memiliki regulasi untuk melindungi konsumen guna mencegah terjadinya kejatuhan pasar kripto seperti di Amerika. Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan Peraturan Sektor Keuangan (P2SK).
Melalui undang-undang ini nantinya akan ada sedikit pergeseran kewenangan, bahwa perdagangan Fisik Aset Kripto yang semula ada di dalam pengawasan Bappebti atau Kementerian Perdagangan akan bergeser di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengalihan ini diharapkan dapat memberikan ruang peraturan dan manajemen risiko yang lebih baik, terutama terkait dengan sektor fiskal yang nantinya dapat berpengaruh pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.
"Indonesia mulai bisa berhati-hati walaupun kita sudah menyampaikan bahwa meregulasi ini untuk mencegah hal-hal yang terjadi ini tidak seperti di Amerika, semoga tidak ada kejadian di Indonesia," kata Tirta.(mcr10/jpnn)
Terjadi penurunan jumlah transaksi kripto pada Januari 2023 sebesar Rp 12 triliun, dibandingkan rata-rata transaksi bulanan pada 2022
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- Harga Bitcoin Tetap Stabil di Tengah Tekanan Geopolitik
- Bitcoin Menawarkan Solusi Perlindungan Nilai Aset dari Inflasi
- Pemda Diminta Jadi Motor Investasi dan Pemerataan Ekonomi
- Data Terbaru Modal Asing Keluar, Berikut Perinciannya
- Beberapa Crypto Exchange Terdampak Gangguan AWS, Bagaimana Dengan Indodax?
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing