Aduh! Mendikbud Picu Masalah di Sulawesi Selatan
jpnn.com - jpnn.com -Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan surat yang meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tidak langsung berhubungan dengan sekolah di wilayahnya.
Surat ini beredar menyusul polemik yang dipicu dari kunjungan Muhadjir ke salah satu SMA di Gowa, 20 Januari lalu.
Fajar melaporkan, setidaknya ada tiga poin utama dalam surat Pemprov Sulsel yang ditandatangani Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif. Surat itu ditujukan langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemprov meminta menteri dan jajarannya tidak menyurat langsung ke sekolah tanpa melalui Dinas Pendidikan Sulsel.
Menteri juga tidak boleh berkunjung langsung ke sekolah tanpa pemberitahuan tertulis dan persetujuan kepala Dinas Pendidikan Sulsel.
Surat bertanggal 24 Januari itu juga meminta menteri tidak memberikan bantuan apa pun ke sekolah tanpa melalui Dinas Pendidikan Sulsel.
Pemprov tak hanya berkirim surat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan Sulsel juga membuat surat edaran ke kepala SMA, SMK dan SLB se-Sulawesi Selatan. Surat edaran bernomor 04/Dikmenjur.2/1089/2017 ini ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo.
Surat tersebut berisi enam poin instruksi kepada seluruh sekolah di Sulsel. Sekolah diminta untuk tidak menerima tamu dan bantuan dari Kemendikbud serta pihak ketiga tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. Irman Yasin Limpo yang dikonfirmasi mengakui surat edaran tersebut. "Sebenarnya isi surat tidak ada kata melarang apalagi mau melarang menteri. Silakan bila ingin berkunjung, asal ada pemberitahuan," ungkapnya, Jumat (10/2).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan surat yang meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tidak langsung berhubungan
- Ini yang Akan Dilakukan Muhadjir Effendy Setelah Tak Jadi Menteri
- Pemprov Sulsel Berharap Program P3PD Bisa Berlanjut
- Menko PMK dan Kepala BNPB tiba di Basis KKB di Puncak
- Anggaran Makan Siang Gratis Dipotong Lagi? Airlangga Berkata Begini
- Mendikbud Bakal Buka Word Congress For Medical Law yang Dihadiri Perwakilan 61 Negara
- Menko PMK Sebut Pelaksanaan Cuti Melahirkan 6 Bulan Perlu Kesediaan Dunia Usaha