Affirmative Action Perlu Diatur Perpu Pemilu
Jumat, 30 Januari 2009 – 16:52 WIB
"Yang akan terjadi justru sebaliknya. Soliditas partai dan kewenangan pimpinan partai bisa dikembalikan serta akan mendorong kerjasama antar-caleg untuk bekerja keras merebut kursi sebanyak-banyaknya," tegas Ani.
Dia menilai keputusan MK merusak soliditas sesama caleg dalam satu partai karena tertutup peluang untuk kerjasama dan sibuk memenangkan diri sendiri.
Menjawab pertanyaan, bahwa Perpu tersebut akan direspon negativ dari anggota DPR dan memancing penolakan keras? Dosen politik UI memprediksi itu tak akan terjadi. "Sepertinya sulit untuk dilakukan karena waktu yang makin sempit dan sulitnya DPR untuk bisa bersidang mencapai korum membahas Perpu"
Jika ketentuan ini gagal diakomodasi, taruhannya adalah jumlah perempuan terpilih di DPR/DPRD akan berkurang secara signifikan. "Negara dan parpol mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan dan terikat dengan beragam target nasional dan internasional," tegasnya.
JAKARTA - Perpu pemilu direncanakan terbit akhir Januari ini. Politisi kaum perempuan sangat berharap agar Perpu tersebut juga mengakomodasi kepentingan
BERITA TERKAIT
- Geram dengan KPK, Megawati: Siapa yang Memanggil Kamu Hasto?
- Setelah Sengketa Pilpres 2024, MK Bersiap Menyidangkan PHPU Pileg
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- MK Anggap Tidak Ada Keberpihakan Presiden terhadap Prabowo-Gibran
- KPU Bakal Umumkan Hasil Rekapitulasi Setelah Waktu Berbuka
- KPU Upayakan Rekapitulasi Nasional Rampung Sebelum 20 Maret