Afghanistan Mulai Proses Transisi Kekuasan
Warga Waswas, NATO Mulai Serahkan Kontrol Keamanan
Selasa, 19 Juli 2011 – 01:21 WIB
KABUL - Proses alih tanggung jawab kontrol keamanan di Afghanistan mulai berjalan. Minggu (17/7) lalu, NATO secara resmi menyerahkan kontrol keamanan di Provinsi Bamiyan kepada aparat keamanan lokal. Bamiyan menjadi provinsi pertama di antara tujuh wilayah yang kendali keamanannya diserahkan kepada otoritas lokal, sebagaimana diumumkan Presiden Afghanistan Hamid Karzai pada Maret lalu. Alih tanggung jawab keamanan tersebut berlangsung dari militer Selandia Baru kepada polisi Afghanistan. Tidak tampak tentara lokal di provinsi itu. Pasukan internasional asal Selandia Baru tetap berada di sana, tetapi posisi mereka di bawah kendali aparat Afghanistan.
Bamiyan merupakan salah satu provinsi paling aman di Afghanistan. Namun, kondisi masyarakatnya miskin dan sangat menggantungkan kehidupannya pada bantuan asing. Alih tanggung jawab keamanan tersebut menjadi langkah penting dalam transisi kekuasaan sebelum pasukan asing mengakhiri operasi militernya pada 2014.
Sejumlah menteri senior Afghanistan dan para duta besar dari negara-negara sahabat terbang langsung dari Kabul untuk mengikuti upacara pengalihan transisi penanggung jawab keamanan tersebut. Dengan alasan keamanan, proses serah terima itu tidak diumumkan secara publik dan tidak disiarkan langsung lewat televisi. Hanya sebagian kecil kantor berita yang diundang untuk meliput.
Baca Juga:
KABUL - Proses alih tanggung jawab kontrol keamanan di Afghanistan mulai berjalan. Minggu (17/7) lalu, NATO secara resmi menyerahkan kontrol keamanan
BERITA TERKAIT
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Kemlu RI Berharap PM Israel Benjamin Netanyahu Segera Ditangkap
- Operasi Patkor Kastima 2024 Dimulai, Bea Cukai-JKDM Siap Jaga Kondusifitas Selat Malaka
- Hari Martabat dan Kebebasan, Simbol Ketahanan dan Harapan Rakyat Ukraina
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan