AFP Diminta Perbesar Peran Bantu Polisi Papua Nugini

Seorang politisi senior Papua Nugini mendesak Kepolisian Federal Australia (AFP) untuk sekali lagi diizinkan untuk melakukan penyelidikan dan membantu petugas setempat menangani apa yang dia katakan sebagai "kegagalan hukum dan ketertiban" di negara tersebut.

Perwira AFP sebelumnya memiliki kewenangan semacam itu saat ditugaskan di Papua Nugini (PNG), namun kewenangan ini dihapuskan oleh negara tersebut lebih dari satu dekade yang lalu setelah Mahkamah Agung PNG menganggapnya tidak konstitusional untuk memberi kewenangan polisi kepada orang-orang yang bukan bagian dari kepolisian mereka.
Provinsi Enga, di dataran tinggi PNG, sering dianggap sebagai hotspot kejahatan - lebih dari 20 orang tewas dalam pertempuran suku yang terjadi pada pemilihan tahun lalu.
Provinsi ini juga menunjukan adanya peningkatan kekerasan terkait tuduhan penyihir.
Korban terakhir adalah Hakim Agung Papua Nugini, Sir Salamo Injia, yang terluka dalam serangan oleh suku tetangga dekat kampung halamannya pada hari Senin (8/1/2018).

Gubernur Provinsi Enga, Sir Peter Ipatas, mengatakan bahwa saat ini kepolisian negara bagian PNG sebagian besar dipersalahkan atas masalah kejahatan tersebut, dimana petugas sering dilaporkan melakukan pelanggaran brutal tapi jarang menghadapi penindakan.

"Saya pikir polisi kita telah kehilangan arah dan kita memerlukan bantuan dari luar untuk memastikan bahwa ada pelatihan yang tepat, dan kita memerlukan bantuan eksternal untuk memastikan polisi kita mengetahui pekerjaan mereka."

Sir Peter mengatakan bahwa bantuan eksternal bisa datang dari AFP, yang saat ini memberikan bantuan kepada PNG.

Namun seorang juru bicara AFP mengatakan bahwa perwira-perwira tersebut tidak berada dalam posisi untuk melakukan peran pengawasan operasional dikarenakan keputusan Mahkamah Agung PNG tahun 2005.