Agar Birokrasi di Bawah Menteri Bergerak Cepat

Tegasnya, saya usul ada kelompok baru di luar tiga kelompok yang sudah ada (polhukam, ekuin, dan kesra). Bukankah beberapa departemen sebenarnya memang kurang pas masuk ke salah satu di antara tiga kelopok itu" Saya usul ada kelompok "infrastruktur dan produksi pangan" serta ada kelompok "pelayanan umum".

 

Dengan demikian, kelompok 1 (ekuin) hanya akan terdiri atas keuangan, perdagangan, industri, pertambangan, penanaman modal, dan BUMN. Kelompok 2 (infrastruktur dan produksi pangan) terdiri atas pekerjaan umum, pertanian, perikanan, kehutanan, koperasi/UKM, bulog, ristek, dan LH.

 

Kelompok 3 (pelayanan umum) adalah perhubungan, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, PAN, perumahan, serta agraria. Kelompok 4 (sosial) adalah agama, wanita, perumahan, pemuda/olahraga, tenaga kerja, sosial, dan daerah tertinggal. Sedangkan kelompok 5 (polhukam) adalah hankam, Mendagri, Menlu, hukum, jaksa agung, dan Polri.

 

Tentu tidak harus menambah Menko. Bisa saja salah seorang menteri yang paling kapabel di kelompok itu ditugaskan sebagai ketua kelompoknya. Dengan demikian, kesibukan para Dirjen dan direktur dalam berkoordinasi bisa dikurangi hanya untuk koordinasi di bidang yang memang sangat dekat dengan bidangnya. Dengan demikian, bisa menjadi lebih fokus.