Agar Makin Bertaji, Gubernur Bisa Jatuhkan Sanksi

Gamawan menegaskan, sanksi yang diatur itu juga diberi batasan yang jelas. "Kalau yang pelanggaran sistem, maka diberikan sanksi pada lembaga. Kalau itu yang melanggar pribadi, maka yang diberi sanksi pribadi. Jadi UU itu lebih konkret," tandasnya.

Apakah dalam draft revisi UU Pemda itu juga diatur kewenangan Gubernur dalam menyalurkan dana alokasi umum (DAU) untuk kabupaten/kota? Gamawan mengatakan, soal keuangan akan diatur dalam dalam revisi atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

"Kalau pengaturan keuangan mungkin dalam revisi UU 32 Tahun 2004, itu pokok-pokoknya saja. Sementara dalam revisi UU 33 Tahun 2004 lebih detil. Di UU 32/2004 sudah diatur pokok-pokoknya dan itu sudah kita bahas dengan Menkeu," tandasnya.(ara/jpnn)