Agenda PBTI Dicurigai, Manuver Menjelang Munas Taekwondo Dikritisi

jpnn.com, JAKARTA - Tahapan Munas Pengurus Besar Taekwondo Indonesia atau PBTI menjadi sasaran kritik dan ketidakpercayaan.

Ketua Harian Pengurus Provinsi (Pengprov) TI Jambi Tony Nainggolan menilai ada kejanggalan dalam tahapan musyawarah nasional organisasi yang kini dipimpin Letjen TNI (Purn) Thamrin Marzuki itu.

Menurut Tony, kepengurusan PBTI masa bakti 2019-2023 yang telah selesai pada April lalu.

Namun, kepengurusan yang diperpanjang untuk sementara hingga Juli 2023 itu telah melakukan kebijakan yang bersifat strategis dengan merevisi Peraturan Organisasi (PO) Munas TI 2023 sebanyak dua kali.

Revisi pertama terkait dengan Bab II Pelaksanaan Musyawarah, yakni pada Pasal 6 tentang tahapan dan agenda, serta Pasal 13 mengenai pemilihan ketua umum.

“Lebih anehnya lagi, PBTI pada 11 Agustus 2023 merevisi lagi PO TI Tahun 2023 tanpa melalui Rakernas Taekwondo Indonesia. Jadi, seolah-olah Taekwondo Indonesia ini seperti organisasi milik perorangan atau segelintir orang," kata Tony melalui rilis resminya, Jumat (18/8).

Mengacu kepada aturan organisasi, Tony menyatakan seharusnya PBTI menetapkan tanggal dan waktu pelaksanaan munas pada tahun ini dengan terlebih dahulu melakukan tahapan pramunas.

Tahap selanjutnya ialah membentuk Tim Penjaring dan Penyaring (TPP) yang melibatkan unsur KONI, perwakilan pengprov, dan unsur PBTI.