Agum Gumelar: Dulu, Kemenhub Juara I Instansi Paling KKN
jpnn.com, JAKARTA - Jenderal TNI Purn Agum Gumelar selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden, buka-bukaan soal pengalamannya saat memimpin Kementerian Perhubungan di depan pejabat rektorat, dekan, dosen, dan staf Universitas Terbuka (UT). Katanya, di eranya sebagai menhub, instansi tersebut menjadi nomor satu di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Juara I di BPK sebagai instansi yang paling KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Itu yang bikin saya pusing saat menjadi menhub. Di pikiran saya, kok tentara diangkat jad menhub," tutur Agum saat memberikan pembekalan kepemimpinan tentang ketahanan nasional dan bela negara di Kampus UT, Kamis (1/8).
Diceritakannya, karena "buta' dengan perhubungan, tiga bulan pertama Agum memotret dan mempelajari dunia barunya. Hasilnya, Agum menyimpulkan, Kemenhub adalah instansi nomor satu yang paling merasakan dampak reformasi.
Di mana sparepart yang harusnya naik lima persen malah melambung jauh. Akibatnya, kecelakaan di mana-mana. Baik darat, laut, dan udara karena kurang pemeliharaan.
BACA JUGA: YLKI Curiga Penurunan Harga Tiket Pesawat Cuma Penipuan pada Konsumen
"Seluruh dirjen dan pejabat eselon II saya kumpulkan. Saya katakan, dengan kondisi seperti ini, lebih enak jadi gubernur Lemhannas daripada menteri," ujarnya.
"Saya katakan juga, wajah-wajah pejabat Kemenhub dan mungkin termasuk saya, adalah wajah-wajah orang yang pertama masuk neraka. Saat itu saya ajak mereka untuk berbenah dan mengubah wajah-wajah menjadi orang pertama masuk surga," sambungnya.
Menurut Agum, itulah makna reformasi sebenarnya. Reformasi adalah mengubah mental seseorang dan bukan mengganti para pejabat sampai tukang sapunya.
Saya katakan juga, wajah-wajah pejabat Kemenhub dan mungkin termasuk saya, adalah wajah-wajah orang yang pertama masuk neraka. Itu yang bikin saya pusing saat menjadi menhub. Di pikiran saya, kok tentara diangkat jad menhub.
- Kemenhub Diminta Lebih Bijak soal Pelarangan Truk Sumbu 3 di Hari Besar Keagamaan
- 134 Perwira PIP Semarang Ikut Pelantikan Terpadu Kemenhub 2024
- Pemerintah Diminta Pakai Teknologi Digital Untuk Memperketat Pengawasan Truk ODOL
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non-Ikatan Dinas Diklat Pelaut Tingkat III, Buruan Daftar!
- Penyesuaian Tarif di KM 131 Ditunda, Ketua Gapasdap: Semoga Tidak Memakan Waktu Lama