Agung-SBY-JK Sepakat Tolak Tunda Pemilu

JAKARTA- Ketua DPR Agung Laksono menegaskan pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak menunda pemilu 2009. Dengan demikian, ia mengharapkan tidak ada lagi partai politik yang melempar wacana penundaan pemilu. Kesepakatan itu, menurut Agung, dicapai setelah dirinya, melakukan pertemuan informal dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf kalla di Istana negara. Turut hadir dalam acara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. ''Tadi, setelah pelantikan hakim konstitusi, kami melakukan pembicaraan informal dengan Presiden SBY, wakil Presiden JK dan Ketua MK Mahfud. Dalam pembicaraan informal itu, kami sepakat untuk terus melanjutkan persiapan Pemilu 2009,'' kata Agung kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/3).

Agung menjelaskan, setiap perhelatan besar seperti Pemilu pasti akan menghadapi berbagai masalah. Meski begitu, Agung tidak sepakat jika persoalan itu kemudian dijadikan dasar untuk menunda pemilu.  ''Karena, dengan menunda pemilu justru akan menimbulkan persoalan yang lebih besar lagi,'' Agung menandaskan.

Menurut Agung, menunda pemilu justru akan menimbulkan persoalan yang lebih besar. ''Karena dengan menunda pemilu, dapat merusak sistem yang sudah ada. Karena itu, kalau terjadi persoalan, sebaiknya kita selesaikan dengan baik tanpa harus mengorbankan agend nasional,'' ujar Agung. Untuk mengatasi isu DPT Fiktif yang memunculkan sejumlah keraguan di kalangan masyarakat Parpol, pemerintah tidak perlu menggelar rapat konsultasi khusus dengan lembaga-lembaga negara lainnya. ''Selain pertemuan formal sulit dilakukan karena masa kampanye, pertemuan formal seperti itu memang belum mendesak.''

Untuk menuntaskan kontroversi terkait masalah DPT, Agung mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka daftar tersebut kepada masyarakat agar tudingan tentang pemilih fiktif dapat diklarifikasi. " Kalau menurut keterangan dari KPU yang saya dengar selama ini tidak ada DPT fikitif seperti yang digembar-gemborkan itu," katanya. (ara/jpnn)