Agus Rahardjo Cs Mengecewakan Saat Penggeledahan Ruangan Anggota DPR
![Agus Rahardjo Cs Mengecewakan Saat Penggeledahan Ruangan Anggota DPR](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/watermark/20160117_180717/180717_383238_Agus_Rahardjo.dalam.jpg)
jpnn.com - JAKARTA – Penggeledahan KPK di sejumlah ruangan anggota DPR, Jumat (15/1) terus menuai protes. Politikus PKS menyesalkan dan mempertanyakan kinerja Ketua KPK Agus Rahardjo Cs.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Aboebakar Alhabsy mengatakan, ia sebenarnya memiliki ekspektasi yang tinggi kepada Agus Rahardjo sebagai pimpinan baru KPK. Dalam seleksi, Agus banyak membicarakan mengenai profesionalisme dan transparansi dalam pemberantasan korupsi. Namun kenapa pada praktiknya banyak yang pincang dalam pelaksanaannya.
“Misalkan saja, Pak Agus menandatangani surat penggeledahan yang menyebut Tersangka DWP dan kawan kawan,” sesal Aboebakar, Minggu (17/1).
Ia menegaskan dalam penegakan hukum surat penggeledahan sapu jagat seperti itu tidak dibenarkan karena kabur dan tak jelas. Belum lagi di suratnya terdapat penulisan tanggal yang salah, disebutkan tanggal 14 bulan Jakarta tahun 2016. “Ini kan menunjukkan sebuah langkah yang tidak profesional,” katanya.
Apalagi kemudian diketahui bahwa KPK mengirim Kompol Henri N Cristian yang ternyata tidak ada dalam surat tugas. Bayangkan saja, seseorang yang tidak punya surat tugas membawa polisi bersenjata lengkap untuk menggeledah DPR.
“Apakah ini bukan bagian dari abuse of power?,” tanya anggota Komisi III DPR itu.
Ia mengatakan penggeledahan adalah bagian dari penegakan hukum. Jadi seharusnya dilakukan dengan taat hukum pula. Tidak boleh seseorang yang tidak memiliki surat tugas menjalankan fungsi penyelidikan semaunya sendiri. Penggeledahan juga harus dilakukan sesuai dengan tujuan surat. Bila surat penggeledahan diberikan untuk DWP, maka penyidik tidak boleh melakukan penggeledahan di lokasi lain. “Itu ilegal dan melanggar hukum,” tegasnya.
Menurutya, semua tentu mendukung upaya KPK dalam membongkar persoalan korupsi ini, namun itu semua harus dilakukan sesuai dengan aturan main yang ada. Perbaikan kinerja dan peningkatan profesionalisme KPK ini yang sebenarnya diharapkan akan didorong oleh pimpinan yang baru.
JAKARTA – Penggeledahan KPK di sejumlah ruangan anggota DPR, Jumat (15/1) terus menuai protes. Politikus PKS menyesalkan dan mempertanyakan
- Civil Society for Police Watch Beberkan Sejumlah Alasan Dorong Reformasi Polri
- Penahanan Tersangka Korupsi Ini Dipindah KPK ke Polda Kalsel
- Hasto Minta Pemeriksaannya Besok di KPK Ditunda
- Cegah Penyelundupan Pasal, Publik Perlu Mengawal Revisi KUHAP untuk Reformasi Polri
- Isu Migrasi BPA dalam Air Galon Terbantahkan, Ini Hasil Penelitian 3 Kampus Ternama
- Presiden Prabowo Sebaiknya Minta Penjelasan Jaksa Agung Soal Penggeledahan Ditjen Migas