Agus Rahardjo: KPK di Ujung Tanduk
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, lembaga yang dipimpinnya itu berada di ujung tanduk kehancuran. Hal ini melihat berdasarkan inisiatif DPR RI yang ingin merevisi Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi dan pemilihan calon pimpinan lembaga antirasuah yang bertentangan dengan semangat antikorupsi.
"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).
Agus memerinci, panitia seleksi KPK sudah menghasilkan sepuluh nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Menurut dia, hal seperti itu akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak.
"Kedua, hari ini 5 September 2019, Sidang Paripurna DPR yang menyetujui revisi Undang-undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR. Terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK," kata Agus.
BACA JUGA: Arsul Sani: Percayalah, Semua di DPR Tidak Ingin KPK Lemah
Agus menganggap, RUU itu bisa mengancam independensi KPK. Di antaranya penyadapan dipersulit dan dibatasi. Lalu, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR.
"Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi. Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agungm. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria," kata Agus.
Selain itu, kata Agus, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkasm Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan juga dihilangkan. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.
Agus menilai, bukan tanpa sebab KPK di ujung tanduk seperti saat ini. RUU KPK juga berisiko melumpuhkan kerja lembaga antirasuah itu.
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Wamenko Otto Hasibuan Sebut UU Tipikor Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati
- Usut Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Sejumlah eks Anggota DPRD
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi
- KPK Peringatkan Pemprov: Setop Money Politic Berkedok Bansos!
- KPK Diminta Pelototi Mutasi Massal Camat di Jakarta Menjelang Pilkada