Agustiar Sabran Berharap Edy Mulyadi Meminta Maaf kepada Masyarakat Kalimantan

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran sangat menyayangkan pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut pemindahan ibu kota negara (IKN) berada di lokasi tempat jin buang anak.
Menurut Agustiar Sabran, pernyataan Edy Mulyadi sangat menyinggung perasaan masyarakat asli setempat.
"Kami tentu saja sangat menyayangkan bahwa Pulau Kalimantan diistilahkan lokasi tempat jin buang anak. Tentu saja itu sangat menyinggung perasaan masyarakat asli setempat," kata Agustiar Sabran saat dihubungi di Palangka Raya, Senin (24/1).
Dia mengatakan apabila ingin mengkritisi masalah kebijakan pemerintah dalam memindahkan IKN, Edy Mulyadi dan kawan-kawan seharusnya menggunakan bahasa yang santun serta ilmiah, bukan dengan istilah-istilah yang dapat menyinggung perasaan orang lain.
Agustiar yang juga Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpancing emosi secara berlebihan. Namun, kata dia, tunjukkan aksi protes dengan cara elegan, santun, serta beretika.
"Tunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan memiliki nilai moral dan etika yang cukup tinggi,” ujar dia.
Agustiar Sabran juga berharap supaya Edy Mulyadi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Saya mengharapkan, saudara Edy Mulyadi dan kawan-kawan berbesar hati meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalimantan akibat kekhilafannya," terangnya.
Agustiar Sabran berharap Edy Mulyadi dan kawan-kawan berbesar hati meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Kalimantan akibat kekhilafannya.
- Komisi III Berikan Ruang eks Pemain Sirkus dengan Pengelola Taman Safari Duduk Bersama
- KPK Periksa Satori Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
- DPR dan Masyarakat Sipil Desak Proses Hukum Perusahaan Logistik Pembuat Macet di Pelabuhan Tanjung Priok
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- Kunjungi Kalteng, Menhut: Gambut Sebangau Penting Bagi Iklim Global
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi