Agustus, Penjualan Premium Diperketat

JAKARTA - Pemerintah segera memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi paling lambat bulan September tahun ini. Kebijakan itu mendesak dilakukan karena konsumsi BBM bersubsidi sudah 6-9 persen diatas kuota yang ditetapkan. "Saat ini saja konsumsi BBM sudah melebihi dari target. Tahun ini kita dijatah 36 juta kiloliter (KL). Kalau ini terus berlangsung maka konsumsi BBM kita akhir tahun bisa lebih dari 40 juta KL," ujar Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo usai membuka workshop pemanfaatan BBN (bahan bakar nabati) kemarin. Oleh karena itu, menurut dia, penerapan pembatasan BBM bersubsidi harus segera dilakukan.

Menurut Evita, pembatasan BBM bersubsidi seharusnya tidak boleh dilakukan melebihi bulan September. Alasannya, apabila pemerintah mengulur-ngulur waktu maka konsumsi BBM bersubsidi akan terus melonjak dan melebihi kuota. "Kalau subsidinya (volume BBM bersubsidi yang dikonsumsi) besar maka Agustus (pembatasan) dimulai, tapi kalau (volumenya) merata, sepertinya September bisa. Tergantung volumenya nanti," kata dia.

Sejak Januari hingga Juni tahun ini, konsumsi BBM terus meningkat. Selama enam bulan pertama, konsumsi BBM 6-9 persen diatas kuota harian yang ditetapkan. Dari pengamatan pemerintah, hanya minyak tanah (kerosen) yang konsumsinya tidak melebihi kuota yang ditetapkan. "Jatah minyak tanah (yang disubsidi) 10 ribu kilo liter perhari, pada semester pertama tahun ini konsumsinya tidak pernah melebihi target itu," lanjutnya.

Untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi yang sudah melebihi kuota yang ditetapkan, pemerintah akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi hanya untuk jenis kendaraan tertentu. Pembahasan mengenai jenis kendaraan yang diperbolehkan mengkonsumsi BBM bersubsidi hingga kini masih dilakukan. "Tapi transportasi umum dan sepeda motor tetap boleh beli BBM bersubsidi," kata Evita.