Agustus, Penjualan Premium Diperketat
Kamis, 24 Juni 2010 – 07:38 WIB
Pengamat perminyakan, Kurtubi menolak kebijakan pemerintah yang ingin membatasi penjualan BBM berusubsidi. Sebab, hal itu justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. "Skenario pembatasan BBM bersubsidi apapun acuannya tidak usah diteruskan atau dilanjutkan karena ini justru akan merugikan pertumhuban ekonomi nasional," tegasnya.
Menurut dia, dengan membatasi penjualan premium dan solar hanya untuk golongan tertentu, maka akan terjadi kemunduran ekonomi. "Salesman akan mengurangi aktifitas distribusi, akibatnya suplai barang ke masyarakat menjadi berkurang dan harga-harga akan mahal. Salesman pasti membebankan kenaikan ongkos belanja BBM ke harga produk, kalau tidak mereka harus PHK karyawan," tuturnya.
Kurtubi menyarankan agar pemerintah mencari skema pengurangan penjualan BBM bersubsidi yang lebih bijaksana, misalkan meningkatkan pemanfaatan BBG (bahan bakar gas) pengganti BBM. "Premium itukan masih ada substitusinya, yaitu BBG, itu yang lebih bijaksana daripada mengurangi penjualan. Sebagai permulaan bisa angkutan umum dan mobil-mobil dinas yang diganti BBG," jelasnya. (wir)
JAKARTA - Pemerintah segera memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi paling lambat bulan September tahun ini. Kebijakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru