Ah, Pidato Jokowi Paling Minta Rakyat Bersabar
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad memprediksi lemahnya serapan anggaran daerah akan jadi tema utama pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo saat penyampaian nota keuangan RAPBN 2016 di hadapan Paripurna MPR, 14 Agustus mendatang.
"Pada APBN-P 2015 tersedia anggaran daerah sebesar Rp 225 triliun. Dana tersebut tidak optimal terserap oleh daerah. Ini tentu akan jadi sorotan presiden," kata Farouk Muhammad, dalam Dialog Kenegaraan, "Menerka Pidato Presiden Di Depan Sidang bersama DPD dan DPR RI" di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (12/8).
Dengan mengedepankan lemahnya serapan anggaran oleh daerah, menurut Farouk, pencitraan kinerja pemerintah sedikit akan tertolong. "Dengan cara ini, boleh dibilang Presiden Jokowi cari selamat di mata publik," tegas Farouk.
Tapi ujar senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, materi pidato cenderung akan menyalahkan daerah. "Mungkin hanya jadi ajang justifikasi presiden saja bahwa bukan dia yang salah kalau daerah tidak maksimal menyerap anggaran," jelasnya.
Selain bicara rendahnya serapan anggaran oleh daerah, mantan Gubernur PTIK itu juga memperkirakan Presiden Jokowi akan mengajukan sejumlah argumentasi terkait melambatnya pertumbuhan ekonomi dan merosotnya nilai tukar rupiah.
"Dia akan mengatakan memang butuh kesabaran dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mestinya, pidato Presiden itu harus memberikan harapan baru untuk negara ke depan,” pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad memprediksi lemahnya serapan anggaran daerah akan jadi tema utama pidato
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi