Ah, Sedikit Banget Jumlah Desa Masuk Kategori Maju

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, dari total 74.093 desa di Indonesia, hanya 2.904 desa atau 3,91 persen yang masuk kategori desa maju. Sisanya, 20.175 (27.23 persen) masuk kategori desa tertinggal, dan 51.014 (68.85 persen) masuk kategori desa berkembang.

"Jadi butuh kerja keras yang melibatkan langsung masyarakat desa secara aktif. Karena itu dengan adanya dana desa, diharapkan dapat memercepat pengentasan desa tertinggal. Ini amanat Undang-Undang Nomor 6/2016 tentang Desa dan bagian penting dalam penguatan desa,"ujar Marwan, Selasa (1/12).

Menurut Marwan, untuk memercepat pembangunan desa, ada tiga prioritas penggunaan dana desa yang perlu diperhatikan. Paling utama harus digunakan untuk membangun infrastruktur dan pembangunan sarana prasarana desa. Meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pengembangan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru terbarukan dan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

"Selain itu, juga perlu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, pembangunan sarana prasarana produksi di desa,"ujar Marwan.

Setelah prioritas pertama terpenuhi, barulah kemudian dana desa dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengembangan dan pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Adapun prioritas dana desa ketiga adalah untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, meliputi pendirian dan pengembangan BUMDesa, pembangunan pasar desa dan kios desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa, keramba jaring apung dan bagan ikan,"ujarnya.

Kemudian pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan. Pengembangan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pengembangan dan pengelolaan energi mandiri, pengembangan dan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan desa wisata, dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.(gir/jpnn)