Aher Targetkan 100 Persen UNBK Sebelum Lengser

jpnn.com - BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai ujian nasional berbasis komputer (UNBK) lebih baik dari sistem manual. Karenannya, pemprov berharap pada 2018 mendatang semua sekolah di Jawa Barat sudah bisa melaksanakan UNBK.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, UNBK ini tidak akan menggunakan kertas sehingga dapat menekan anggaran untuk mencetak soal. Dari sisi pengawasan saat ujian pun, pihaknya merasa yakin akan menekan kebocoran dan kecurangan.

“Ke depan ingin lebih banyak lagi UNBK. Karena murah, pengawasan pun tidak khawatir soal bocor,” kata Heryawan, Selasa (5/4).

Dari sekitar 6.019 sekolah tingkat SMA/SMK di Jawa Barat, sebanyak 403 sekolah tahun ini telah melaksanakan UNBK. Jumlah tersebut, katanya, meningkat empat kali lipat dibanding 2015 lalu yang hanya 103 sekolah. “Tahun depan kita targetkan seribu sekolah yang melaksanakan UNBK,” kata Aher, sapaan akrab Heryawan. 

Dia menambahkan, agar bisa melaksanakan UNBK, setiap sekolah harus memiliki komputer setara dengan jumlah siswa kelas XII yang akan melaksanakan ujian. Atau, lanjutnya, jumlahnya minimal 50 persen dari jumlah siswa agar pelaksanaan ujian dapat berjalan efektif. 

“Sekarang kan sampai tiga shift. Supaya tidak harus tiga shift ya harus punya komputer sebanyak jumlah siswa peserta ujian. Atau minimal setengahnya. Jadi hanya dua shift,” ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya akan memanfaatkan dana Bantuan Oprasional Sekolah Pendidikan Menengah Universal (BOS PMU) untuk pengadaan komputer di masing-masing sekolah. “BOS PMU ini ada dari pusat dan provinsi. Pengadaan komputer bisa lewat itu. Lewat surat gubernur bisa dipakai apa saja (BOS PMU) salah satunya untuk pembelian komputer,” katanya.

Pembelian komputer pun, menurutnya bisa memanfaatkan sumber daya lainnya seperti membeli komputer atau laptop hasil rakitan siswa SMK. “Jadi nanti kita usulkan ke LKPP untuk e-catalog, jadi nanti diusulkan misalnya komputer SMKN 2 masuk ke e-catalog. Jadi ada cara legal secara hukum untuk menghargai karya anak bangsa,” tuturnya.