Ahli Belanda dan Indonesia Beda Pendapat Soal Reklamasi

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim mengatakan, pernah menggelar diskusi mempertemukan konsultan Belanda yang menyusun rencana reklamasi dengan kelompok ahli dari Indonesia pada 2013 lalu.

Menurut Emil, kedua kelompok berbeda pendapat. Kelompok Belanda mendorong reklamasi 17 pulau untuk kepentingan swasta atau private sector. Sedangkan kelompok ahli Indonesia menyatakan reklamasi harus dilakukan untuk kepentingan publik.

Dari dua pendapat itu, Emil menegaskan bahwa Wantimpres lebih setuju reklamasi untuk kepentingan publik seperti yang dipaparkan ahli dari Indonesia.

"Kedua kelompok berbeda pendapat tajam dan lahir pendapat Dewan Pertimbangan Presiden yang cenderung berpihak ke ahli Indonesia," ujar Emil saat diskusi publik berjudul "Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat dan Efeknya" di kantor KPK, Selasa (4/10).

Menurut Jessica, kelompok ahli Indonesia menyatakan, Teluk Jakarta perlu  menjadi tempat perhimpunan air tawar yang diprediksi akan mengalami kelangkaan pada 2045.

Selain itu, Jakarta sebagai ibu kota negara memerlukan lahan lebih luas yang dapat diperoleh dari reklamasi. Kebutuhan lahan juga dirasa perlu untuk menunjang Pelabuhan Tanjung Priok.

"Terakhir ke nelayan-nelayan yang punya akses ke laut. Teluk Jakarta jadi sumber air minum, dan air irigasi untuk Pulau Jawa," katanya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu maka konsep ahli Indonesia lebih disukai dibanding Belanda yang berpihak ke private sector.