Ahli Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Learning Loss

jpnn.com, JAKARTA - Dekan FKIP Universitas Riau Prof Mahdum PhD menyatakan pemangku kepentingan pendidikan perlu segera mengambil kebijakan sebagai bentuk mitigasi mengurangi dampak learning loss akibat pandemi Covid-19.
Dia menyebut pandemi menyebabkan 33 ribu siswa SD putus sekolah dan 1,2 juta siswa belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.
"Imbas dari pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan," ujar Prof Mahdum dalam webinar Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Mengatasi Learning Loss yang diselenggarakan Tanoto Foundation, Senin (31/5).
Prof Mahdum menjelaskan learning loss merupakan suatu kondisi hilangnya atau menurunnya kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik yang diakibatkan terhentinya proses pembelajaran atau proses belajar yang tidak bermakna.
Menurutnya penurunan kompetensi tersebut perlu diatasi dengan merevisi kurikulum yang berfokus pada kompetensi literasi dan numerasi, penilaian berbasis siswa, serta efektifitas pelaksanaan belajar dari rumah melalui peningkatan kepedulian orang tua siswa dan guru.
“Sinergitas antara dinas pendidikan, Kemenag, LPMP, PGRI, LPTK, dan lembaga filantropi serta organisasi penggerak pendidikan diyakini bisa memperkecil resiko dari penurunan learning loss,” tambahnya.
Kebutuhan PTM Terbatas
Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru Kemendikbudristek Praptono mengatakan pemerintah berkomitmen akan menyelenggarakan pembukaan sekolah tatap muka terbatas pada Juli 2021, sebagai salah satu upaya mengatasi learning loss.
Dekan FKIP Universitas Riau Prof Mahdum PhD menyatakan pemangku kepentingan pendidikan perlu segera mengambil kebijakan sebagai bentuk mitigasi mengurangi dampak learning loss akibat pandemi Covid-19.
- Mercy Barends Buka-bukaan soal Kondisi Pendidikan di Daerah 3T
- Gubernur Jateng Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat, Mulai Siapkan Lahan
- Waka MPR: PAUD Nonformal Bagian tak Terpisahkan dari Peta Jalan Pendidikan
- Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Layanan Pendidikan yang Merata Segera Diwujudkan
- Soroti Kebijakan Pendidikan, Mercy Minta Tak Ada PHP di Daerah 3T
- Waka MPR Minta Pemda Dukung Aturan SPMB 2025 demi Permudah Akses Belajar bagi Anak