Ahli Farmasi Minta Pemerintah Segera Susun Regulasi Terkait Produk Tembakau Alternatif

Ahli Farmasi Minta Pemerintah Segera Susun Regulasi Terkait Produk Tembakau Alternatif
Ilustrasi rokok. Foto : Pixabay

Sedangkan pada rokok elektrik, terdapat berbagai macam cairan di dalamnya, seperti nikotin, baik yang berasal dari tembakau atau sumber lainnya, gliserin, propilen glikol, perasa, dan lainnya. 

Cairan tersebut dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Banyaknya ragam bahan yang ada pada rokok elektrik membuat produk ini rentan untuk disalahgunakan.

Dengan adanya regulasi, Arde menambahkan, produk tembakau alternatif dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok. 

“Segala upaya masih dibutuhkan untuk mengurangi dampak buruk dari rokok di negara ini. Kalau memang produk tembakau alternatif dapat menjadi salah satu jalan untuk para perokok aktif itu berhenti merokok dan dapat berkurang juga dampak negatifnya, saya rasa menjadi penting untuk dilakukan,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah sudah mengatur produk tembakau alternatif melalui penetapan tarif cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Lainnya (HPTL) sebesar 57 persen. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017, yang sudah efektif diterapkan per Oktober 2018.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) dan Pengamat Hukum, Ariyo Bimmo, menyatakan penerapan tarif cukai merupakan pengakuan pemerintah terhadap industri produk tembakau alternatif.

Dengan begitu, produk ini legal untuk dipasarkan kepada konsumen.

"Pemerintah sudah memfasilitasi kehadiran produk tembakau alternatif ini dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah diharapkan secara konsisten mengawal penerapan dari kebijakan tersebut dan mengeluarkan regulasi lebih lanjut tentang HPTL yang sesuai dengan profil produknya yang memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan rokok," ujarnya.

Produk tembakau alternatif bisa mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari mengonsumsi rokok. Karena itu, langkah yang paling tepat adalah dengan mengatur produk tersebut di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News