Ahli Forensik Siber Dukung RUU KKS Segera Ketuk Palu

"Coba duduk bersama mengidentifikasi apa saja yang disebutkan pihak yang kontra lalu bahas bersama. Menurut saya setiap UU baik, tapi belum tersosialisasi dengan luas dan belum diketahui secara pasti sehingga multitafsir. Ini yang perlu dijelaskan kepada stakeholder seperti komunitas dan pihak yang kontra bisa memberikan ide yang konstruktif," ujarnya.

Ruby mencontohkan kasus Stuxnet yang merupakan worm komputer. Pada awalnya worm ini ditujukan untuk serangan siber fasilitas nuklir Iran, tapi akhirnya bermutasi dan menyebar ke fasilitas industri dan penghasil energi lainnya.

"Menurut pengalaman kami yang melakukan cyber forensik, semakin lama ancaman siber itu semakin tinggi. Bukan sebaliknya sehingga tidak hanya infrastruktur kritis saja, tapi banyak juga serangan siber yang melanggar kedaulatan siber Indonesia. Pemerintah Iran kebobolan akibat serangan siber yang sangat berbahaya," tegas Ruby.

Serangan malware Stuxnet yang asli menargetkan programmable logic controllers (PLCs) yang digunakan untuk mengotomatisasi proses mesin. "Hal-hal seperti Stuxnet dan sejenisnya semakin banyak resikonya di Indonesia karena masyarakat semakin banyak menggunakan teknologi di segala jenis bidang," tuturnya.

Ruby menilai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang merupakan inisatif DPR sangat diperlukan jika melihat kasus Stuxnet. Ia menyadari memang terdapat pro dan kontra RUU KKS, tapi yang harus dilihat adalah tujuan RUU tersebut.

"BSSN juga harus merangkul multi stakeholder dan jelaskan UU ini sehingga RUU ini bisa lebih baik. Masalah setuju atau tidaknya RUU KKS tahun ini, maka itu praktisi hukum yang lebih tahu. Kan ada administrasi hukum dan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian mengatakan aspek terpenting dari Symposium on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP-ID) Summit 2019 adalah sebagai ajang koordinasi dan sinergi dengan para stakeholder terkait.

Agenda rutin CIIP-ID Summit melibatkan perwakilan pemerintah dari berbagai negara, sektor privat, industri hingga pakar ICT dan akademisi nasional dan internasional.