Ahli: Frekwensi Tidak Boleh Dimonopoli atau Dipindahtangankan

“Pemerintah harus mengatur itu, sehingga terjadi pemerataan. Tidak boleh lagi dikuasai konglomerat tertentu dan dengan mudah dipindahtangankan,” kata  Prof Dahlan.

 

Profesor Ichlasul Amal menambahkan; “Jika bertentangan dengan UUD 1945, maka harus ditegaskan, sehingga  demokratisasi dunia penyiaran dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.”

 

“Monopoli dan oligopoli penyiaran mengancam demokratisasi opini. Akibatnya, diversity of content  hilang, yang  terjadi  malah monopoli opini. “Ini sangat berbahaya untuk demokratisasi penyiaran,” tegas Prof Tjipta.

Hal yang sama ditegaskan Yanuar Rizky, saksi ahli bidang ekonomi dan pasar modal menegaskan, berbagai kasus monopoli lembaga penyiaran terjadi karena pengusaha bersembunyi dibalik UU Pasar Modal.