Ahli Hukum: KPU Boleh Tak Konsultasikan Putusan MK ke DPR
jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Zainal Arifin Hoesein mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) boleh tidak mengonsultasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 kepada DPR.
“Ketika terjadi sebuah kondisi atau keadaan tertentu, maka konsultasi itu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan, ini orangnya (DPR) reses,” kata Prof. Zainal Arifin Husein di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, (5/9).
Zainal selaku saksi ahli hukum tata negara yang dihadirkan tim kuasa hukum pihak intervensi Prabowo-Gibran dalam perkara dugaan melawan hukum Nomor: 133/G/TF/PTUN. JKT yang diajukan PDIP melawan KPU menjelaskan, tidak dikonsultasikan putusan MK untuk mengubah PKPU bukan persoalan hukum.
“Konsultasi itu sifatnya konsultatif dan tidak melahirkan keputusan. Oleh karena itu bukan persoalan hukum, ini etika antarlembaga,” ucapnya menjawab pertanyaan salah satu kuasa hukum PDIP, Alvon Kurnia Palma.
Salah satu kuasa hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan menyampaikan, saksi ahli telah menjelaskan tentang hal yang dipersoalkan PDIP terkait pencalonan Gibran dalam Pilpres kemarin.
“Intinya (saksi ahli) mengatakan bahwa karena putusan MK itu sifatnya erga omnes dan sifatnya self excecuting, jadi sebenarnya enggak bermasalah,” ujar dia.
Sesuai keterangan saksi ahli Zainal Arifin Hosein, kata Otto, partai politik tidak berhak lagi mengajukan gugatan karena Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
“Apalagi sudah dinyatakan dia menang, maka itu tidak ada lagi hak dari partai politik untuk mengajukan ketetapan itu,” ujarnya.
Ahli hukum dari UMJ Prof Zainal Arifin menyebut KPU boleh tak berkonsultasi dengan DPR soal putusan MK.
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Said Didu Diperiksa Polisi Gegara Kritik PSN PIK 2, Pakar Minta Publik Hormati Proses Hukum
- Hadiri Simulasi KPU yang Ketiga di Tangsel, Ketua Bawaslu Berikan Sejumlah Catatan
- Pakar Hukum Sebut Kasus Korupsi Timah Hanya Bisa Diselidiki Polisi & PPNS ESDM
- KPU Sulut Matangkan Persiapan Pilkada 2024
- Deklarasi Pilkada Damai, Bawaslu-Kementerian PPPA-KPU Jamin Ruang Aman bagi Perempuan